UPAYA MENJADI WARGA INDONESIA YANG BAIK

foto Jhony G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika diambil dari Tempo

Setelah kata-kata yang terucap dari bibir menteri Komunikasi dan Informatika, Jonny G. Plate dalam acara Mata Najwa yang tayang Rabu (14/10/2020) pukul 20.00 WIB di Trans7, saya pun merasa perlu  lebih getol dalam berupaya untuk tetap menjadi warga Indonesia yang baik. Dalam acara yang dibawakan Najwa Sihab itu, Jonny mengatakan, “ Kalau pemerintah bilang hoaks, ya pasti hoaks. Jangan dibantah.”

Mendengar pernyataan Jonny itu, mie goreng yang sedang saya santap di depan tv ketika menonton acara Mata Najwa hampir tumpah. Syukur saya bisa tangkas menangkisnya. Perkataan Jonny itu mengingatkan kembali, berbagai cerita tentang masa orde baru yang katanya kejam dan otoriter. Informasi dibuat satu arah dengan mengendalikan media, kebebasan berpendapat dan kritik dibungkam di bawa komando Presiden Suharto. Dan dalam kasus pernyataan Jonny Plate itu, saya merasa sedang berada di Jaman Orde baru.

Padahal kita sedang di era demokrasi, Lho! Konsep bernegara yang diperjuangkan dengan berdarah-darah 22 tahun yang lalu. Dan pemerintahan ini terlihat lebih bengis. Kita malah dihukum dengan lebih kejam dalam kebebasan itu. Hal ini menjadi sejalan dengan dengan konsep bernegara ala-ala tuhan dan hamba yang sudah ditinggalkan puluhan bahkan ratusan tahun silam.

Dahulu orang berjuang untuk menjatuhkan Suharto, mengedepankan gagasan kebebasan dalam konsep demokrasi, dan setelah hidup dalam gagasan demokrasi, jiwa otoriter itu malah tumbuh dengan subur. Tapi jiwa ototiter yang ini bukanlah warisan Suharto. Suharto yang tumbang di tangan mahasiswa itu, mungkin telah menertawakan kita dalam kematiannya karena hal ini. Mungkin saja jiwa otoriter itu memang tertanam dalam hati sanubari rakyat Indonesia. Sehingga siapapun rakyat Indonesia yang menjadi pemimpin, tinggal mempraktekkannya.

Ini pun selaras dengan apa yang terjadi pada para orator dan pejuang pelengseran Suharto  yang kini berada di dalam barisan pemerintahan. Mereka menjadi penentu kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan terlihat sangat tidak berpihak pada rakyat. Karena itu, tulisan ini saya ajukan dalam rangka untuk tetap tenang di kampung dan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Apabila saya melawan dan menolak, serta memprotes yang dilakukan pemerintah, itu artinya saya sedang terpengaruh hoaks. Warga Indonesia yang baik adalah warga yang tidak termakan hoaks.

Bagi saya, hoaks adalah cara berpikir orang Indonesia yang terjebak dalam bentuk negara demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin otoriter. Rocky Gerung mengatakan, “pemerintah adalah pembuat hoaks terbesar, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk melakukan itu.” Maka sejalan dengan apa yang disampaikan Menkominfo pada acara itu, pemerintahlah  yang mendengungkan hoaks pertama kali dalam kisruh omnibus law UU cipta kerja dan menyebarkan lewat para “Influencer”. Pemerintah juga menuduh demo terjadi sebagai akibat dari termakan hoaks dan disponsori oleh pihak-pihak tertentu. Sambil menutup telinga dari tuduhan sebaliknya bahwa Omnibus law itu disponsori oleh pihak-pihak tertentu dalam usaha pengesahannya, karena itu menjadi logislah alasan Puan Maharani mematikan mic. Maka bingunglah kita mengenai hoaks ini, siapa yang menyebarkan hoaks dan siapa yang dihoakskan, karena mic-nya telah mati.

75 tahun kita berkutat dalam riang gembira kemerdekaan, mengecap manis pahitnya pergantian kepemimpinan dalam negeri ini. Pada akhirnya semua hal itu hanya terjebak sebagai gagasan formalitas. Semisal sebuah kabupaten yang harus dipimpin oleh seorang bupati, dan hal itu dilangsungkan melalui pilkada. Masyarakat yang pergi ke tempat pemilihan, berjalan pulang dan melanjutkan hidup tanpa merasa ada yang berbeda. Kesusahan mereka adalah kesusahan yang sama dibawa kepemimpinan berbeda.

Perayaan pemilu dan pilkada sering diwarnai dengan visi misi yang meledak-ledak. Gagasan-gagasan untuk berjuang demi masyarakat dibangun dengan struktur bahasa yang lugas, lengkap dengan EYD. Pain salah satu sosok dalam anime Naruto mengatakan “manusia adalah makluk yang sampai kapanpun tidak bisa saling memahami.” Karena itu mereka yang merasa memahami kesusahan masyarakat selama kampanye adalah yang paling tidak memahami masyarakat. Contoh, pembahasan omnibus law itu pun, bahkan tidak melibatkan buruh. Ide ini sejalan dengan psikoanalisis Sigmund Freud. Upaya paling maksimal untuk menjadi manusia adalah melalui belajar. Tapi apakah pemerintah mau belajar memahami rakyat sedangkan dalam pembahasan omnibus law yang melibatkan nasib buruh pun, buruh tidak dilibatkan.

Setelah terbelahnya warga Indonesia sebagai cebong dan kampret, influencer atau bukan influencer, penyebar hoaks dan korban hoaks,  saya merasa bahwa sebenarnya kita sedang dalam fase merasa bosan sebagai warga Negara Indonesia. Bahkan “slogan demi rakyat” adalah frasa yang paling malas didengar dalam debat dan diskusi publik para politisi di televisi. Karena itu untuk tetap menjadi warga Indonesia yang baik adalah tidak menonton berita-berita dan diskusi publik di televisi. Hal ini bisa saja menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa sinetron azab lebih digandrungi emak emak, anime menjangkiti anak lelaki sampai masa dewasanya dan drama korea lebih disukai oleh para remaja Indonesia. Dengan tidak tahu dan tidak mau tahu, mereka hanya ingin tenang menjadi warga negara Indonesia yang baik. Karena diam adalah upaya paling maksimal untuk tetap menjadi warga Indonesia yang baik.