MINUM KOPI SORE

Prabowo Presiden

(Marianus Diaz Yanto)

            Secara de jure Joko Widodo adalah presiden Republik Indonesia pasca pilpres 2014, akan tetapi secara de facto tidak semua penduduk Indonesia mengamini  keadaan itu.  Ironi ini muncul sebagai tanggapan penulis atas hasil survei berbagai lembaga survey untuk kontestasi pilpres 2019 yang kembali mempertemukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Pada 2014 yang lalu Joko Widodo berhasil memenangi pertarungan dengan 52% suara berbanding 46% lebih suara milik Prabowo Subianto. Sedangkan pada rataan hasil survei berbagai lembaga survei untuk pilpres 2019, ada sekitar 36% masyarakat  menginginkan Prabowo presiden Republik Indonesia.

            Dibarengi dengan “konsensus” #2019gantiPresiden, maka dapat dilihat  kebenaran tanggapan penulis atas realitas itu. 36% apabila dijadikan ukuran dasar, maka tak dapat di kesampingkan bahwa 36% itu adalah loyalis tanpa batas. Akan tetapi penulis tidak mengajukan indikasi ini, untuk mengerakan persepsi politik calon tertentu. Penulis hanya akan mengonfirmasi keberadaan Prabowo dan pengaruhnya bagi pemerintahan Joko Widodo selama empat tahun berjalan.

Prabawo dan keseimbangan

Setelah eleksi dimenangkan oleh Joko widodo, Golkar, PKB,PPP, dan PBB yang sebelumnya berkoalisi  mendukung Prabowo beralih menjadi partai pengusung pemerintah. Meskipun PAN menyumbangkan kadernya menjadi menteri, mereka tidak secara terang-terangan menyebrang ke kubu pemerintah. Gerindra dan PKS lah yang pada akhirnya konsisten sebagai oposisi. Peran Gerindra dan PKS memunculkan dua sosok “tukang nyinyir” Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Kehadiran kedua tokoh inilah yang menjadikan jalannya pemerintahan Jokowi populer.

Apabila pemerintahan Joko Wododo dianggap sukses maka selayaknya mengajukan terima kasih pada tokoh-tokoh tersebut. Sebelum tokoh-tokoh pengeritik lain muncul setelah didepak dari pemerintahan seperti Rizal Ramli, Sudirman Said, Said Didu,  kader Demokrat seperti Ferdinand Hutanean yang getol mengekritik setelah secara resmi mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dengan cepat dikritisi, sehinggah dengan cepat pula dibuat perbaikannya. Selanjutnya pemerintah menjadi lebih hati-hati dalam membuat kebijakan, agar tidak mudah dikritisi oleh oposisi. Empat tahun pemerintahan Joko widodo tanpa “nyinyiran”, akan memungkinkan ketidak seimbangan dalam pengambilan kebijakan dan akan berefek buruk pada jalanya pemerintahan.

Ada kemungkinan Jokowi menjadi calon tunggal pada pilpers 2019 ini apabila Prabowo tidak maju sebagai lawannya. Siapa yang akan menjamin kemungkinan lawan lain, ketika lebih banyak parpol memutuskan di jalur pemerintahan. Airlangga Hartato mengatakan pada 2014 lalu, bahwa untuk maju pada bursa pilpres haruslah punya perhitungan matang. Apabila perhitungan ini berdasarkan ukuran elektabilitas, elektabilitas siapa yang mampu mendekati Joko Widodo.

Jawaban untuk keberlangsungan demokrasi ini, hanya pada sosok Prabowo Subianto. Meski “gamang” haruslah diakui keberadaan calon tunggal merupakan kemunduran bagi proses demokrasi. Setelah menjamur calon tunggal pada pelaksanaan pilkada, apakah pilpres dengan segala kebesarannya hanya mempertarungkan seseorang dengan kotak kosong. Prabowo tentu tidak menginginkan hal itu.

Prabowo yang Kontroversial

Prabowo pada Pilpres 2019 ini, tampil sebagai calon yang berbeda. meskipun masih tetap tidak banyak tampil di TV, dalam berbagai kesempatan semacam Pidato, Konfrensi pers dll, prabowo terlihat sebagai pribadi yang lebih sopan dan murah senyum. Hal ini nampak berbeda dari 2014 yang lalu, ketika Beliau digambarkan sebagai yang garang dan menakutkan. Apapun yang keluar dari Prabowo adalah yang selalu ditunggu.

 Ia menjadi kontroversi dengan segenap pernyataan dan kritiknya atas bangsa ini dan pemerintahannya. Ia menyebut bahwa Indonesia akan Bubar, Ia mengatakan bahwa hanya 1 persen yang menguasai seluruh lahan di Indonesia, kebocoran negara tiap tahun adalah 500 triliun, dan semua pernyataan viral kemudian menjadi perdebatan diruang publik. Pemerintah boleh saja menyebut Hoax kepada seluruh aspirasi dan kemungkinannya yang diajukkan Prabowo di ruang publik. Dalam konsolidasi internal, pemerintah mungkin juga mengkonfirmasi hal ini sebagai bagian untuk menciptakan kebijakan. Sebut saja infrastruktur dan dana desa yang getol dilakoni dan dibanggakan jokowi merupakan yang lahir dari pikiran kritis seorang Prabowo.

Prabowo merupakan sosok yang karismatik. Serupanya dengan Jokowi, Prabowo juga kerap dihujani hinaan dan caci maki. Ia dianggap sebagai pelanggar HAM melalui argumen-argumen tanpa bukti yang jelas, Ia dikatakan bagian dari satu persen yang kerap disebut, Ia dibilang tak punya prestasi. Ia dianggap otoriter dan akan mengulang orde baru. Tapi Prabowo bungkam. Sangkaan itu pun terus membengkak dan mejadi semacam infeksi bagi para pemilih. Apabila Prabowo bukan sosok karismatik maka dia tidak akan memberi pengaruh jangka panjang dalam polemik ini. Apabila Prabowo itu jahat pamornya telah hilang dalam kebencian. Nyatanya dalam staganasi pemilih , Ia memiliki 36% persen suara yang urung bergeser, meski pemerintah telah mengumbar data-data kesuksesan.

Prabowo Presiden

            Prabowo maju sebagai capres di 2019 adalah yang ke 2 kalinya, ketiga kalinya bagi keseluruhan keikusertaanya pada pilpres. Orang-orang menganggap prabowo adalah capres abadi. Majunya Prabowo Subianto menimbulkan kesenangan tersendiri bagi pendukung setianya. Tidak dapat dipungkiri, beliau merupakan Presiden bagi mereka yang tidak mengakui kemenangan Jokowi. Ada alur tersendiri pagi loyalis Prabowo. Presiden Jokowi adalah fakta, sedangkan Prabowo Presiden merupakan fiksi yang ingin dibuat menjadi kenyataan, kalaupun tidak kunjung menyata, Beliau adalah presiden dalam benak pendukungnya.

            Gagasan ini mungkin saja dapat menciptakan polemik apabila dipahami secara keliru. “prabowo presiden”, merupakan refleksi atas otentisitas Prabowo yang memilih jalur demokrasi untuk menjadi pemimpin tertinggi bangsa indonesia. Apabila demokrasi dianggap sebagai kemajuan politik, maka kembalinya Prabowo ke dalam konstestasi merupakan prestasi untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Sejarah pernah menawarkan Prabowo untuk mengambil langkah kudeta di 1998, tetapi dia menolak.

           

Pada akhirnya, politik hanya akan menghadirkan kesenjangan rasionalitas apabila yang diperbenturkan hanya tentang yang baik dan yang jahat. Pembunuhan karakter  di level bawa, cenderung akan membunuh keinginan orang untuk menilai dengan penuh pertimbangan. Setiap kali di ruang publik, politisi yang merasa hebat selalu berusaha memberikan pelajaran politik terhadap masyarakat. Masyarakat yang diam, diangkat sebagai pemilih yang bisu. Satu-satunya yang diperebutkan adalah adalah pemilih dengan rasionalitas tinggi. Apa Prabowo bisa?

Sekian...